Di sektor publik, etika berupaya menangani isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi birokrasi beserta aparatnya dalam bertindak (etis), utamanya sebagai “pelayan” bagi publik. Hal ini relevan ketika kita mengingat kembali bahwa tiada hal yang dapat mengikis kepercayaan lebih cepat ketimbang maladminstrasi dan perilaku tidak etis lainnya, tentunya termasuk tindak pidana korupsi-bahkan terutama ketika perilaku tersebut dipersepsi sebagai hasil dari tidak hanya tindakan individu tetapi juga kegagalan sistemik dan sebagai bukti tata kelola yang buruk. Disisi lain, tata layanan dapat dipahami (dan diterima) ketika mengacu pada nilai-nilai inti (core values) yang hendaknya memandu pelakasanaan tugas sehari-hari dan dalam interaksinya dengan publik.