Gerakan buruh merupakan gerakan sosial tertua di Indonesia. Tetapi belum berhasil menempatkan kader-kadernya dalam pemerintahan, kecuali di era Soekarno. Gerakan keagamaan yang lebih muda usianya seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selalu berhasil menempatkan kadernya di pemerintahan bahkan menjadi presiden. Tidak disangsikan fragmentasi gerakan yang terus berlangsung dari masa ke masa telah menguras energi dan tidak bisa memanfaatkan momen-momen penting dalam transisi kekuasaan. Fragmentasi semacam ini di era Orde Baru selalu dialamatkan kepada besarnya campur tangan pemerintah. Tetapi setelah era demokrasi, fragmentasi tidak kunjung berhenti. Watak politik dari gerakan yang lekat sejak kelahirannya, kuatnya gerakan buruh berbasis agama, lemahnya gerakan buruh berbasis lapangan kerja, kekerasan dari kekuatan eksternal, lemah dalam membangun koalisi merupakan beberapa faktor yang mendorong fragmentasi. Meskipun disadari banyak faktor lain, seperti kekuatan eksternal tetapi lemahnya konsensus antar serikat membuat tantangan kolektif terutama terhadap kekuasaan tidak memiliki makna berarti. Dilihat dari jumlah, pada tahun 2019 ada 55,3 juta pekerja formal, suatu potensi suara yang sangat besar. PDIP sebagai pemenang pemilu 2019 hanya meraih suara 27,05 juta. Jika serikat buruh bersatu dan berhasil meyakinkan buruh, bukan mustahil kekuasaan dapat dipegang oleh buruh.